Jakarta - Palestina menuduh Israel memaksakan "aneksasi de facto" atas Tepi Barat yang diduduki, dengan menyebut jaringan pos pemeriksaan militer yang luas sebagai alat untuk memecah belah wilayah dan merusak harapan bagi solusi dua negara.

Dalam pernyataan tegasnya, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pos pemeriksaan dan gerbang besi yang tersebar di seluruh kota, daerah, dan provinsi sebagai "hukuman kolektif" terhadap warga Palestina.

“Pos-pos pemeriksaan ini berfungsi sebagai sistem apartheid, mengubah Tepi Barat menjadi daerah kantong-kantong terisolasi,” kata kementerian tersebut, seraya mencatat bahwa banyak gerbang dijaga oleh tentara Israel dan hanya beroperasi selama jam-jam terbatas, yang sangat membatasi pergerakan warga Palestina.

Baca Lainnya :

• Turki Memperluas Jangkauan Sains dengan 40 Pusat di seluruh Negeri0
• Festival Turkiye menampilkan tradisi Turki kepada orang Jepang di Tokyo0
• Turki Musim Panas Tahun 2024 Dalam Lima Dekade Terakhir0
• El Salvador Jadi Negara Terkaya Berkat Bitcoin0
• Diplomatik Turki Dapat Membantu Trump Mengakhiri Perang0

Kementerian tersebut menuduh Israel tengah menjalankan rencana yang lebih besar untuk memaksakan "pembagian spasial" di seluruh Tepi Barat, memfasilitasi perluasan permukiman Israel, mengisolasi Yerusalem dari wilayah Palestina di sekitarnya, dan mencaplok sebagian besar tanah.

Warga Palestina terpaksa melewati rute terjal dan memakan waktu yang tidak dapat diakses oleh kendaraan biasa, sementara pemukim Israel menggunakan jalan akses eksklusif, tambah kementerian tersebut.Pernyataan tersebut menjanjikan upaya berkelanjutan untuk mengungkap pelanggaran Israel dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengakhiri "standar ganda" terkait hak-hak Palestina. Kementerian tersebut juga mendesak intervensi internasional segera untuk menghentikan apa yang digambarkannya sebagai kampanye "pembersihan etnis" dan aneksasi di Tepi Barat.

Menurut Komisi Penjajahan dan Perlawanan Tembok Palestina, sebuah badan pemerintah, jumlah pos pemeriksaan permanen dan sementara, termasuk gerbang besi dan penghalang militer yang memisahkan wilayah Palestina, berjumlah 872. Sejak Oktober 2023, dilaporkan telah dipasang 156 gerbang besi baru.

Ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 43.700 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Setidaknya 783 warga Palestina tewas, dan lebih dari 6.300 lainnya terluka, akibat tembakan tentara Israel di Tepi Barat selama periode yang sama, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Eskalasi ini menyusul pendapat bulan Juli oleh Mahkamah Internasional, yang menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina "ilegal" dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.