Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau biasa disapa Titiek Soeharto mendukung penuh langkah pemerintah yang akan membatalkan penerbitan sertifikat terkait penguasaan laut di pesisir Tangerang, Banten.

Ia menilai bahwa keberadaan sertifikat penguasaan laut di pesisir Tangerang tersebut telah melanggar hukum.

Baca Lainnya :

• CEO TurkAseanCham, Sinan Yegul Hadiri Indonesia Economic Summit 20250
• Jual Obat Aborsi Asli Di Surabaya 0858929420940
• Jual Obat Aborsi Asli Di Bekasi 0858929420940
• Jual Obat Aborsi Asli Di Ciledug 0858929420940
• Jual Obat Aborsi Asli Di Morowali 0858929420940

Hal tersebut disampaikan Titiek sapaanya usai melakukan peninjauan ke lokasi ke lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten, Rabu (22/1). Titiek melakukan sidak ke lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten bersama rombongan Anggota Komisi IV DPR RI serta memantau langsung proses pencabutan hingga pembongkaran pagar bambu yang memagari wilayah laut di Tangerang. Dalam tinjauan tersebut politisi yang akrab disapa Titiek Soeharto itu, dengan menggunakan armada LVTP-7, kendaraan tempur amphibi andalan marinie TNI Angkatan Laut.

Kendaraan tempur atau ranpur milik TNI AL diterjunkan di wilayah perairan laut Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Di mana pagar laut itu dipasang.

"Hari ini saya beserta beberapa pimpinan Komisi IV melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini. Tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden (Prabowo Subianto) dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu," ucapnya saat dilokasi.

Lanjut Titiek, proees pembongkaran dengan pencabutan pagar bambu ini, secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat-sertifikat yang ada, pihaknya pun telah mengetahui adanya pembatalan.

"Secepatnya dicabut, dan sertifikat ini saya dengar dibatalkan. Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua, jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan," jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta menegaskan, pembongkaran pagar bambu di perairan laut Kabupaten Tangerang adalah perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut sebagaimana diinstruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan oleh Bapak Menteri KKP, dengan melibatkan 223 kapal nelayan serta sekitar 1200 orang," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan Komisi IV DPR RI untuk membahas polemik pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (23/1).

Menteri Trenggono tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB. Ia langsung menuju ruang tunggu yang berada tepat di depan ruang sidang Komisi IV DPR RI, menanti kedatangan Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Komisi IV DPR RI sebelumnya telah meninjau langsung pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut dan memastikan akan terus mengawasi proses penyelesaiannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan proses penyelidikan terhadap pemasangan pagar laut ilegal ini akan terus berlanjut hingga ada pihak yang bertanggung jawab.

Menteri Trenggono dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1), menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan.

"Yang pasti ini masih dalam proses penyidikan, mudah-mudahan sesegera mungkin ini bisa selesai," tegas Trenggono.

Sementara itu, Titiek Soeharto juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya berencana untuk kembali memanggil KKP dalam pertemuan berikutnya guna mengevaluasi perkembangan penyelesaian masalah tersebut.

Sejak awal Januari publik telah dihebohkan dengan temuan pagar laut misterius yang berwujud bambu-bambu yang ditancapkan ke dalam dasar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Tidak ada satupun yang mengakui kepemilikan pagar misterius tersebut. Dan pihak lain yang di duga membantah. 

Tak hanya itu, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret ke dalam pusaran kasus pagar laut, Tangerang.

Aktivitas pemagaran tersebut membuat kesulitan para nelayan untuk mengais rezeki tangkapan ikan.