Jakarta - Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyatakan Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan program yang gagal, sebab tidak ada satu dolar AS pun yang dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

“JETP itu gagal, program gagal. Dua tahun berjalan, tetapi tidak satu dolar pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak omon-omon ternyata,” ucap Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025”, seperti dikutip dari Antara Minggu (2/2).

Baca Lainnya :

• Amerika Serikat Mundur dari Perjanjian Paris, RI dalam Dilema0
• Ragam oleh-oleh khas Turkiye 0
• Presiden Prabowo Terima Kunjungan Menteri Suhail0
• 30 Orang Tewas dalam Festival Keagamaan di India0
• RI-Korea Berkolaborasi Percepat Industri 4.0 di Sektor Manufaktur0

JETP merupakan kemitraan global untuk mempercepat transisi energi yang adil. JETP bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, Hashim meyakini bahwa hibah dari Amerika Serikat melalui JETP pun akan dihapus oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dengan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, Hashim meyakini bahwa hibah dari Amerika Serikat melalui JETP pun akan dihapus oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Jadi, saya kira, jangan berharap deh (pembiayaan) 20 miliar dolar AS,” ucap Hashim.

Saat coba dihubungi Antara terkait pernyataan Hashim. Akan tetapi, JETP Indonesia belum memberi respons. JETP Indonesia adalah komitmen pendanaan senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp301 triliun) untuk program transisi energi di Indonesia yang disepakati saat sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022.

Komitmen tersebut bahkan bertambah mencapai 21,6 miliar dolar AS, di mana 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan 10 miliar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/1/2025) memastikan Amerika Serikat (AS) telah secara resmi memberi tahu mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris.

"AS telah memberi tahu Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres), dalam kapasitasnya sebagai penyimpan dokumen perjanjian, tentang pengunduran dirinya dari Perjanjian Paris pada 27 Januari tahun ini," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers seperti dilansir Antara dari Anadolu.

Presiden AS Donald Trump kali pertama menarik AS keluar dari perjanjian iklim tersebut pada 2019. Namun, mantan Presiden Joe Biden segera bergabung kembali dalam perjanjian itu pada hari pertama masa jabatannya.

Tak lama setelah dilantik, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk kembali menarik AS keluar dari perjanjian tersebut.

Dujarric mengingatkan bahwa AS awalnya menandatangani perjanjian ini pada 22 April 2016. "Namun, negara tersebut menarik diri pada 4 November 2020 sebelum kembali bergabung pada 19 Februari 2021," jelasnya.