Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Penandatanganan MoU itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (8/1/2025), terkait proyek hunian yang melibatkan kedua negara bertujuan untuk menyediakan 1 juta unit rumah bagi masyarakat menengah ke bawah di Indonesia.

Baca Lainnya :

• Pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi Malaysia0
• KBRI Ankara Tekankan Penguatan Kemitraan Sambut 75 tahun Bilateral antara RI-Turkiye0
• Pernyataan Trump Picu Kontroversi 0
• Kobaran Api yang Besar Menghanguskan sekitar 1.262 hektar di Palisades, Los Angeles0
• Pertemuan Bilateral Menhan RI dan Menhan Jepang, Sepakati Langkah Strategis dalam Bidang Pertahanan0

Dalam keterangannya, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa komitmen itu merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah Indonesia dan pihak Qatar. Menurut Maruarar, kerja sama ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia untuk mempercepat penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami adalah menjadi tim yang solid. Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara, termasuk dari PTP Kereta Api, Perumnas, serta beberapa lokasi dari Kementerian Keuangan dan Kemensetneg,” ucap Maruarar usai penandatanganan MoU, dilansir BPMI Setpres.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa target pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan terakhir sudah menunjukkan hasil yang signifikan, dan banyak investor yang tertarik berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tambahnya.

Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah terkait perumahan, juga memberikan apresiasi terhadap penandatanganan MoU ini. Hashim berharap proyek ini dapat segera dilaksanakan dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan Indonesia, yang diwakili oleh Pak Maruarar. Kami berharap proyek ini dapat dimulai dengan segera, dan proyek pertama yang dipimpin Sheikh Abdulaziz Al Thani bisa segera dilaksanakan,” ujar Hashim.

Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, Investor Perumahan dari Kerajaan Qatar, menyampaikan rasa optimisnya terhadap proyek ini. Ia mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia, dan menegaskan komitmennya untuk berinvestasi dalam pembangunan perumahan sosial bagi rakyat Indonesia.

“Saya dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Proyek ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, dan kami akan mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua pihak di sini. Kami berharap dengan dukungan Presiden, para menteri, dan semua yang terlibat, kami dapat berhasil dalam proyek ini,” ujar Sheikh Abdulaziz.

MoU itu mengatur bahwa Kementerian PKP akan bertanggung jawab dalam menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia, sementara Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani akan menggunakan keahlian dan pengalamannya dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek untuk mengembangkan 1 juta unit rumah. Komitmen ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, serta Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Proyek itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan baru di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya kerja sama itu, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam menyediakan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan investor internasional.