Jakarta - Gedung Putih menyatakan optimisme namun dengan berhati-hati mengatakan bahwa perjanjian kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera adalah "mungkin" dalam 10 hari ke depan, sebelum Presiden terpilih Donald Trump menjabat. Hal itu di utarakan pada hari Jumat (10/1).

"Kami pikir itu mungkin, tetapi tidak mungkin tanpa banyak kerja keras yang masih harus kami lakukan. Seperti yang saya katakan, Brett masih di Doha. Dia masih bekerja sangat, sangat keras," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby saat konferensi pers, merujuk pada penasihat Timur Tengah Presiden AS Joe Biden, Brett McGurk.

Baca Lainnya :

• Turkiye Tunjuk Duta Besar Baru, Wakil Menteri Luar Negeri 0
• Negara-negara Barat Cabut Sanksi Terhadap Suriah Saat para Diplomat Senior Bertemu di Arab Saudi0
• Serangan Israel 5 Hari Terakhir Korban Anak-anak Tewas Mencapai 70 orang 0
• Presiden As Joe Biden ke Netanyahu Pentingnya Genjatan Senjata di Gaza 0
• Kebakaran Los Angeles, Jumlah Korban Tewas Bertambah Mencapai 16 Orang 0

"Ini menjadi fokus utama baginya dan seluruh tim keamanan nasional. Ini adalah sesuatu yang sangat, sangat ingin kami selesaikan, bukan hanya karena ... Anda ingin menyelesaikannya sebelum Anda meninggalkan jabatan, tetapi karena ini perlu dilakukan, karena orang-orang ini telah disandera selama ini, terlalu lama, dan setiap hari adalah hari ketidakpastian, hari kesedihan,” tambahnya.

"Jadi, berdasarkan hal itu saja, presiden memiliki rasa urgensi yang sangat, sangat kuat untuk menyelesaikan ini, dan kami yakin itu mungkin, tetapi itu tidak akan mungkin terjadi tanpa, sekali lagi, kompromi tambahan dan kerja keras," katanya.

McGurk saat ini berada di ibu kota Qatar untuk melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian tersebut.

Jumat lalu, delegasi Israel kembali ke Doha untuk melanjutkan negosiasi tidak langsung dengan kelompok Palestina Hamas yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan tujuan menyelesaikan pertukaran tahanan dan mengamankan gencatan senjata.

Selama lebih dari setahun, Hamas telah menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan kesepakatan dan bahkan menyetujui usulan Presiden AS Joe Biden pada Mei 2024.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik diri dari perjanjian tersebut, dengan mengajukan syarat-syarat baru, termasuk kelanjutan operasi militer di Gaza dan penolakan penarikan pasukan, sementara Hamas bersikeras pada penghentian penuh permusuhan dan penarikan militer Israel.

Para kritikus, termasuk partai oposisi Israel dan keluarga tawanan, menuduh Netanyahu menghalangi perjanjian untuk melindungi posisi politiknya.

Menteri garis keras dalam koalisi Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, telah mengancam akan meninggalkan pemerintahan dan menggulingkannya jika gencatan senjata diterima.

Namun, Kirby tetap menyalahkan Hamas atas kegagalan mencapai kesepakatan, menuduhnya menciptakan "rintangan" dalam perundingan yang "menyulitkan" penyelesaian pakta tersebut.

Israel menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina, sementara Hamas dikatakan menahan sekitar 100 tawanan Israel di Gaza. Kelompok itu juga mengatakan bahwa puluhan tawanan tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta.

Lebih dari 46.500 orang tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 109.600 lainnya terluka dalam serangan gencar Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Pada bulan November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Zionis juga melakukan blokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Tak hanya itu saja, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Sumber Anadolu