Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas yang selama ini menjadi penyebab tingginya biaya operasional di sektor logistik. Hal ini dibuktikan dengan data World Bank, yang menyebut biaya logistik di Indonesia mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari rata-rata negara Asean lainnya sekitar 14 persen.

Karena itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendukung penuh rencana InJourney Aviation Services (IAS) mengembangkan kawasan Aerotropolis, yang mengintegrasikan bandar udara dengan kawasan di sekitarnya, termasuk industri, hunian, pergudangan, tempat pertemuan, dan usaha retail.

Baca Lainnya :

• Ekspor Pertanian Turkiye Melonjak pada Rekor $36,2 Miliar di Tahun 20240
• Gencatan Senjata Gaza Mungkin akan Ditandatangani Sebelum Pelantikan Trump0
• Turkiye Tunjuk Duta Besar Baru, Wakil Menteri Luar Negeri 0
• Negara-negara Barat Cabut Sanksi Terhadap Suriah Saat para Diplomat Senior Bertemu di Arab Saudi0
• Serangan Israel 5 Hari Terakhir Korban Anak-anak Tewas Mencapai 70 orang 0

“Sejatinya pemerintah mendukung inisiasi IAS ini, karena harapannya ekosistem tersebut ikut mendorong dan menggerakkan berbagai sektor industri, khususnya industri kargo dan logistik,” kata Wamen Faisol saat menerima kunjungan perwakilan IAS di Kantor Kemenperin, Jakarta, pada Jumat (10/1).

Wamenperin mengatakan, kehadiran kawasan aerotropolis memungkinkan bertumbuhnya klaster bisnis baru yang menjanjikan, serta memiliki multiplier effect perekonomian yang luas, seiring dengan mudahnya konektivitas barang dan manusia.

Dari sisi investasi, lanjut Wamen Faisol, kawasan aerotropolis memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, diuntungkan dari segi sarana transportasi yang sudah tersedia dan terintegrasi dengan jalan yang sudah memadai.

“Selain itu, ada dukungan infrastruktur, baik untuk memenuhi kebutuhan air maupun listrik yang memang sudah bagus. Keunggulan itu harus disebutkan dalam rencana pengembangan kawasannya, karena nggak banyak yang punya seperti ini,” ujar Wamenperin.

Direktur Utama IAS, Dendi Tegar Danianto mengatakan, pihaknya sebagai mitra pemerintah telah mengantongi pengalaman panjang selama lima tahun terakhir di industri logistik dan terminal kargo. Saat ini, terdapat sembilan major air cargo hub dan 39 terminal kargo yang dikelola IAS di seluruh Indonesia, guna memenuhi kebutuhan distribusi industri, baik skala domestik, ekspor maupun impor.

“Kalau dibandingkan dengan land dan sea, memang air cargo cenderung lebih mahal. Tapi untuk beberapa industri yang fokus pada time sensitive atau membutuhkan kecepatan, kami bisa masuk. Harga juga cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain,” kata Dendi.

Guna mengoptimalkan keberadaan air cargo hub ini, lanjut Dendi, IAS berencana membangun kawasan aerotropolis seluas 80 hektare di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Di atas kawasan tersebut, akan berdiri hunian, perkantoran, pusat olahraga, rumah sakit, usaha retail, pergudangan, hotel, dan lokasi pameran.

“Nanti gudang ini akan dekat dan memiliki akses khusus ke bandara, dekat dengan pusat MICE untuk pameran, jadi akan menjadi one single area untuk meningkatkan perekonomian di Kulon Progo,” ujar Hendi menambahkan.

Diketahui, pasar logistik global diperkirakan mencapai USD12,68 triliun pada tahun 2025. Tren positif ini mengikuti pertumbuhan e-commerce yang diprediksi sebesar USD7,4 triliun pada 2025, sehingga membutuhkan inovasi di sektor logistik yang lebih efisien.

Pertemuan Wamenperin dan perwakilan IAS didampingi oleh Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Bambang Riznanto, dan Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kemenperin, Syahroni Ahmad.

Sementara itu, hadir pula Direktur Utama IASS M. Putra Patriadi, Direktur Utama Gapura Troficiendy Suroso, Direktur AP Support Bambang Arsanto, Direktur Utama IASH Yundriati Erdani, SEGH Business Technology dan Teknology Muchdian Muchlis, SEGH Cargo Logistic Wynand Renee Van Joost, Corporate Secretary GH IAS Agus Rosadi, Stakeholder Relation IAS Eka Aryani.