Jakarta - Perdana Menteri Qatar menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, di Doha, Qatar. Menlu Turkiye melakukan kunjungan kerjanya selama dua hari ke negara Teluk itu dan disambut langsung oleh Perdana Menteri Qatar pada hari Minggu (2/1). 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara Turkiye dengan Qatar. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memulai fase ke-2 gencatan senjata antara pihak Israel dengan Hamas di Gaza, Palestina. 

Baca Lainnya :

• Megawati dan Puan Akrab dengan Al Gore di Jamuan Makan Malam di Vatikan0
• Hashim Djojohadikusumo: JETP Gagal hanya Omong Kosong, Tak Satu Dolar AS Pun Dikucurkan dari AS0
• Kurs Dollar AS Anjlok Menjadi Trading Topik 0
• Amerika Serikat Mundur dari Perjanjian Paris, RI dalam Dilema0
• Fakta-fakta Insiden Tabrakan American Airlines vs Black Hawk0

Perdana Menteri yang sekaligus menjabat Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyerukan Israel dan Hamas untuk memulai pada tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza. Pernyataan PM Qatar tersebut disampaikan dalam keterangannya usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan.

"Kami menggarisbawahi pentingnya komitmen semua pihak untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata di Gaza dan memulai fase kedua (perundingan)," kata PMdalam keterangan konferensi pers bersama di Doha dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

"Tidak boleh ada kompromi untuk terlibat dalam negosiasi tahap kedua," tambahnya.

Bin Abdulrahman mengatakan negosiasi tahap kedua kesepakatan Gaza dijadwalkan akan dimulai pada hari Senin.

“(Tetapi) tidak ada rincian yang jelas tentang kedatangan delegasi dan dimulainya negosiasi, dan kami berharap melihat beberapa pergerakan dalam beberapa hari mendatang," tambahnya.

Perdana Menteri Qatar menekankan pentingnya komitmen kedua belah pihak untuk terlibat dengan itikad baik.

Menurut media Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menunda pengiriman tim negosiasinya ke Qatar sampai ia bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington pada hari Selasa.

Terkait usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, bin Abdulrahman menegaskan kembali penolakan tegas Qatar terhadap pemindahan paksa apa pun.

"Kami tengah berkomunikasi dengan pemerintahan Trump dan berharap tidak akan ada perselisihan," katanya, seraya menekankan komitmen negaranya untuk memastikan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka.

Dalam pertemuan tingkat menteri Arab di Kairo pada hari Sabtu, bin Abdulrahman menegaskan kembali penentangan keras Qatar terhadap segala upaya pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.

Trump pertama kali melontarkan gagasan tersebut pada tanggal 25 Januari, dengan menyarankan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Mesir dan Yordania. Namun, usulannya ditolak keras oleh Kairo dan Amman.

Pada tanggal 19 Januari, fase pertama perjanjian pertukaran tahanan dan Gaza antara Hamas dan Israel mulai berlaku selama enam minggu, dan negosiasi akan terus berlanjut untuk fase-fase selanjutnya dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini dimediasi oleh Mesir dan Qatar, dengan dukungan dari AS.

Perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.500 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.